Sudah saat nya bersatu untuk revolusi

Sumber Gambar : https://www.merdeka.com
Penulis : Muhammad Rifki Kurniawan

Beberapa waktu di abad 20 ini, dinamika ke-negaraan mulai naik-turun. Dari pemilihan presiden hingga kebijakan presiden yang memukul rakyat guna memperlancar investasi, katanya (Omnibus Law). Begitu muncul kebijakan yang tidak pro atas kerakyatan, maka sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan, banyak sekali demonstrasi-demonstrasi mahasiswa hinga kaum buruh terjardi. Melihat aksi masa yang berlangsung dibeberapa kota dalam waktu belakang ini. Dari sektor gerakan penolakan ini yang memuncak dari beberapa kota, tentu saja membuat masyarakat semakin menananyakan kenapa ini terjadi. Menyikapi kejadian tersebut, maka yang perlu di tanyakan ; kenapa gerakan penolakan berbeda naskah dan nama gerakan ?. Tentu saja ini adalah hal ganjil dari sebuah dinamika demokrasi.

Jika gerakan bersatu dalam frame yang sama, naskah yang sama, tentu saja akan semakin menciptakan gerakain yang berskala ‘kualitatif’(1). Sebuah dinamika seperti ini harusnya jangan ter-ulang kembali, seperti R-KUHP, kemarin banyak sektoralitas gerakan dan pencarian posisi politis, tentu harus di waspadai dengan teliti. Nilai emosional dari manusia yang terlukai hatinya, tidak mudah untuk berdamai begitu saja, apalagi kedua kali ini kan. Dominasi public-masa, yang memiki sebuah rasa-marah kepada Negara tentunya harus segera membuat area-publik forum, sebagaimana banyak orang belum mengetahui cara demontrasi dan ber-orasi atas kekecewaan mereka. Disitulah peng-organisasian masa dibentuk serta peng-organisiran terwujud sebagaimana kesadaran material (2).

Permukaan dinamika, tidak mudah untuk buyar tentunya. Aksi memang selesai dalam skala waktu-ruang lapangan, akan tetapi aksi dilakukan dengan metode kultural dengan pembacaan serta analisis yang sudah dimiliki masyarakat untuk menyikapi kebijakan pemerintahan. Kemerdekaan ialah hak semua bangsa, ujar bung karno. Begitu dengan masyarakat yang meng-inginkan keadilan, dari ke-sepihakan pemerintahan terhadap para oligarki. Melihat secara informasi teks dan media online, semua pasti paham dan tahu terhadap keadaan dinamikan kerakyatan (pasca-aksi masa-meletus).

Tetapi ke-inginan masyarakat bertolak belakang dengan oprasional partai politik di Indonesia. Partai politik yang belum diketahui dapurnya seperti apa, membuat aksi masa dalam penolakan kebijakan semakin abu-abu. Harus dipahami sebagai wujud ketidak-terimaan terhadap kebijakan. Bahwa partai politik sekarang ini harus di bubarkan, dan disediakan partai alternative yang memiliki naluri kepada rakyat secara waktu ber-skala panjang, dan tidak sekedar momentual pemilihan umum/pemilu, (1). Segi politik di Indonesia sudah cukup ngawur dan merugikan, jika dilihat dari cakupan masalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Sehingga meng-haruskan rakyat untuk menjadi indikator keterbukaan informasi, jika tidak maka Negara ini tidak sah untuk rakyat, dan menjadikan Negara ini adalah hal yang ghaib seperti setan yang memusuhi manusianya (2).